Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, kelompok masyarakat, dan korban pelanggaran HAM berat diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia secara menyeluruh.
Beliau menegaskan bahwa keberadaan dan penghormatan terhadap HAM merupakan prasyarat utama bagi keadilan dan kemajuan bangsa.
Peluncuran program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menangani dan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan kerjasama semua pihak, diharapkan tragedi-tragedi pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi di Aceh dapat menjadi pembelajaran berharga bagi negara ini dalam memperkuat perlindungan HAM dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
