Indo1.id – Polisi mulai mengungkap jaringan pendanaan dan pengerahan massa dalam kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta.
Polda Metro Jaya mengungkap adanya tiga klaster yang berkaitan dengan dugaan pendanaan dan penggerakan massa.
Dalam salah satu klaster, polisi menemukan dugaan keterlibatan sebuah badan hukum yang berdomisili di Jakarta sebagai pihak yang memberikan order untuk menyiapkan massa.
Namun, hingga kini polisi belum membuka identitas badan hukum tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers pada Sabtu (12/9/2026).
Ada Massa yang Diduga Dibayar
Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya pembayaran kepada massa yang digerakkan untuk terlibat dalam kerusuhan.
Pada salah satu klaster, massa disebut mendapatkan bayaran sekitar Rp40 ribu per orang. Sementara pada klaster lainnya, terdapat dugaan pembayaran sekitar Rp70 ribu per orang.
Polisi menegaskan penyidikan diarahkan untuk mengungkap pihak yang melakukan perekrutan, memberikan perintah, menyediakan dana hingga pihak yang berada di balik pengerahan massa tersebut.
Klaster Pertama Libatkan Korlap Berinisial JT
Pada klaster pertama, polisi menyebut adanya koordinator lapangan berinisial JT yang diduga memberikan pendanaan kepada massa dengan nominal sekitar Rp40 ribu per orang.
JT disebut mendapatkan order dari seseorang berinisial PKL. Dalam pengembangan berikutnya, polisi juga menyebut nama KHT alias HY dan SO dalam rantai penggerakan tersebut.
Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui siapa pihak yang berada di tingkat paling atas dan memberikan perintah untuk menyiapkan massa.
Polisi menyebut masih memburu pihak yang diduga menjadi intellectual leader atau pihak yang memberikan order sekaligus menyiapkan pendanaan.
Klaster Kedua Mengarah ke Badan Hukum
Fakta yang paling menarik muncul dari klaster kedua.
Polisi menyebut seorang mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta berinisial ER diduga berperan mengumpulkan massa dan menjanjikan dana sekitar Rp70 ribu untuk setiap orang.
Namun, ER disebut bukan pihak terakhir dalam rantai tersebut.
Menurut polisi, ER mendapatkan perintah dari sebuah badan hukum yang berada di Jakarta.
Badan hukum tersebut diduga menyiapkan anggaran sekaligus meminta ER menyiapkan orang-orang untuk digerakkan.
Meski demikian, nama badan hukum tersebut belum diumumkan polisi.
Penyidik masih menelusuri identitas, sumber dana, komunikasi serta hubungan badan hukum tersebut dengan pihak-pihak yang mengumpulkan massa.
Dengan demikian, belum tepat jika publik menyebut nama organisasi atau lembaga tertentu sebagai dalang sebelum polisi mengumumkan identitas dan bukti keterlibatannya.
Klaster Ketiga Berkaitan dengan Anak
Klaster ketiga memiliki karakter berbeda.
Polisi mengaitkannya dengan dugaan eksploitasi anak dalam rangkaian kerusuhan 27 Agustus.
Tiga orang berinisial B, N dan P telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya diduga menggerakkan dan memberikan pembayaran kepada anak-anak yang kemudian dibawa ke lokasi kerusuhan.
Penyidikan terhadap klaster ini menjadi perhatian karena melibatkan anak di bawah umur dalam peristiwa yang berujung pada kekerasan dan kerusakan fasilitas umum.
Polisi Belum Sebut Nama Lembaga
Pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang berada di balik pengerahan massa masih menjadi bagian penting dalam penyidikan.
Polda Metro Jaya sudah mengungkap keberadaan badan hukum yang diduga memberikan order dan menyiapkan anggaran. Namun, identitasnya masih dirahasiakan.
Artinya, sampai 13 September 2026 belum ada dasar untuk menyatakan bahwa organisasi, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, partai politik atau institusi tertentu merupakan dalang kerusuhan.
Yang telah disampaikan polisi baru sebatas adanya badan hukum berdomisili di Jakarta yang sedang didalami keterlibatannya.
Polisi Pisahkan Kerusuhan dengan Aksi Demonstrasi
Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa penyidikan mengenai jaringan pendanaan tersebut diarahkan pada kerusuhan, bukan pada kegiatan penyampaian pendapat secara damai.
Hal ini penting karena aksi 27 Agustus sebelumnya memang diikuti sejumlah kelompok masyarakat dengan tuntutan yang berbeda, termasuk tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset.
Polisi kini fokus mengungkap pihak yang diduga memanfaatkan momentum aksi untuk menggerakkan massa melakukan tindakan yang berujung pada kerusuhan.
Siapa Dalang Sebenarnya?
Terungkapnya tiga klaster pendanaan membuat pertanyaan mengenai aktor intelektual kerusuhan 27 Agustus semakin mengerucut.
Polisi sudah memiliki sejumlah nama, mulai dari koordinator lapangan hingga pihak yang diduga menerima order. Polisi juga menemukan adanya badan hukum yang diduga memerintahkan pengumpulan massa.
Namun, rantai tersebut belum berhenti.
Pertanyaan terbesar yang masih harus dijawab adalah siapa pemilik atau pengendali badan hukum tersebut, dari mana uang berasal, siapa pemberi perintah terakhir, serta apa tujuan pengerahan massa tersebut.
Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menemukan pihak yang berada di balik pendanaan dan penggerakan massa.
Karena itu, publik masih harus menunggu hasil penyidikan resmi sebelum menyimpulkan siapa yang sebenarnya menjadi dalang kerusuhan 27 Agustus 2026.***
