Proses tersebut melibatkan pleno dan rapimnas dengan partisipasi DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Partai Golkar untuk menentukan jadwal munaslub dan memilih ketua umum baru yang definitif.
Bamsoet juga menyatakan bahwa alasan yang dapat membenarkan penyelenggaraan munaslub adalah ketika ketua umum berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut dalam kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum.
Hingga saat ini, belum ada usulan resmi dari DPD tingkat I terkait pelaksanaan munaslub Partai Golkar.
Sementara itu, beberapa pihak seperti anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, eksponen dan tokoh senior Golkar, Lawrence Siburian, serta mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham, terus mendorong wacana menggelar munaslub dengan sejumlah alasan.
