Sementara itu, beberapa pihak seperti anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, eksponen dan tokoh senior Golkar, Lawrence Siburian, serta mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham, terus mendorong wacana menggelar munaslub dengan sejumlah alasan.
Beberapa di antaranya adalah kegagalan Airlangga Hartarto dalam meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, rendahnya elektabilitas Airlangga untuk maju dalam Pilpres 2024, dan indikasi keterlibatan Airlangga dalam kasus hukum.
Di sisi lain, DPP Golkar menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menggelar munaslub karena kepemimpinan Airlangga masih berada pada jalur yang benar dan seluruh jajaran Partai Golkar terus berkonsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024.
DPP Golkar juga menilai bahwa Airlangga belum terlibat dalam kasus hukum, karena hanya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng.
DPD tingkat I juga memberikan dukungan yang solid terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Perdebatan dan desakan terkait munaslub Golkar terus berlanjut, dan keputusan akhirnya akan menjadi hasil dari konsolidasi dan musyawarah di internal partai tersebut.
