Berita  

Akhirnya Kaesang Pangarep Jadi Ketua PSI, Apakah Jadi Bukti Tidak Jalannya Kaderisasi?

Kaesang Pangarep kini resmi jadi Ketum PSI. (Foto: youtube @kaesang)

Indo1.id – Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028.

Keputusan ini ditetapkan dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Kaesang menggantikan posisi Giring Ganesha yang memimpin PSI sejak November 2021.

Dengan ini Kaesang menjadi Ketua Partai Termuda di Indonesia. Dan menjadi Ketua Partai tercepat semenjak 2 hari menjadi anggota.

Terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI menimbulkan berbagai reaksi dari publik.

Sebagian orang menyambut positif dan mengapresiasi langkah PSI yang berani merekrut tokoh muda dan populer seperti Kaesang.

Sebagian lainnya menyayangkan dan mengkritik keputusan PSI yang dinilai tidak mengedepankan kaderisasi dan meritokrasi.

Menurut saya, terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI adalah bukti tidak jalannya kaderisasi di partai tersebut.

Kaderisasi adalah proses pembinaan dan pengembangan kader partai secara berkelanjutan dan sistematis.

Kaderisasi bertujuan untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas, loyal, militan, dan siap mengemban amanah partai.

Baca Juga :  Main Mata dan Getarkan Badan Saat Duduk Dekat Kaesang Pangarep, Adab Selebgram Nikita Naftalie Jadi Sorotan

Kaderisasi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan berpartai.

Kaderisasi merupakan cara untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan partai.

Kaderisasi juga merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada kader-kader yang telah berjuang dan berkontribusi bagi partai.

Kaderisasi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas partai kepada anggota dan simpatisannya.

Namun, kaderisasi tampaknya tidak berjalan dengan baik di PSI.

Hal ini terlihat dari fakta bahwa Kaesang baru bergabung dengan PSI pada 23 September 2023, atau hanya dua hari sebelum Kopdarnas PSI.

Dalam waktu yang sangat singkat itu, Kaesang langsung diusulkan dan ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI tanpa melalui proses seleksi atau pemilihan yang transparan dan demokratis.

Hal ini tentu sangat tidak adil bagi kader-kader PSI yang sudah lama bergabung dan berkiprah di partai tersebut.

Apa jadinya nasib kader-kader PSI yang sudah mengabdikan diri dan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta demi membesarkan partai tersebut?

Apa jadinya harapan kader-kader PSI yang ingin maju dan berkembang di partai tersebut?

Baca Juga :  Kaesang Pangarep Resmi Jadi Ketua Umum PSI, Gantikan Giring Ganesha

Apa jadinya motivasi kader-kader PSI yang ingin berprestasi dan berkontribusi bagi partai tersebut?

Terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI juga menunjukkan bahwa partai tersebut tidak memiliki visi dan misi yang jelas dan konsisten.

Sejak awal berdiri pada tahun 2014, PSI mengklaim dirinya sebagai partai baru yang berbeda dari partai-partai lain.

PSI mengusung gagasan-gagasan progresif, seperti anti-dinasti politik, anti-politik uang, anti-politik identitas, anti-korupsi, pro-kesetaraan gender, pro-lingkungan hidup, pro-pendidikan, pro-kesehatan, pro-keadilan sosial, dan lain-lain.

Namun, dengan memilih Kaesang sebagai Ketua Umumnya, PSI seolah-olah menampik gagasan-gagasan tersebut.

Kaesang adalah putra dari Presiden Jokowi yang merupakan tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia saat ini.

Kaesang juga adalah pengusaha sukses yang memiliki banyak usaha dan harta. Kaesang juga adalah selebriti yang memiliki banyak pengikut di media sosial.

Dengan kata lain, Kaesang adalah representasi dari dinasti politik, politik uang, dan politik popularitas yang selama ini dikritik oleh PSI.

Baca Juga :  Terlihat Kurusan, unggahan Foto Erina Gudono Dan Kaesang Pangarep, Apa Efek Mau Nyalon Walikota? Begini Tanggapan Warganet !

Dengan demikian, terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI adalah bukti tidak jalannya kaderisasi di partai tersebut.

Hal ini juga menunjukkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan visi dan misi partai tersebut.

Hal ini tentu sangat disayangkan dan merugikan bagi PSI sendiri maupun bagi demokrasi di Indonesia.

Semoga PSI dapat segera memperbaiki diri dan kembali ke jalur yang benar.

Tinggalkan Balasan