Keterwakilan Perempuan Dipertanyakan, Bawaslu Diminta Selidiki KPU, Ada Pelanggaran ?
- account_circle M Effendi
- calendar_month Selasa, 14 Nov 2023
- print Cetak
Hadar Nafis Gumay. Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. (Foto Instagram @indonesia_election)
Indo1.id – Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administratif terkait Daftar Calon Tetap (DCT) DPR dan DPRD untuk Pemilu 2024.
Menurut laporan tersebut, DCT yang telah diumumkan oleh KPU tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).
Hadar Nafis Gumay, Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, mengungkapkan, bahwa dari total 1.512 calon anggota DPR yang tercantum dalam DCT, hanya terdapat 266 caleg perempuan, melanggar ketentuan tersebut.
Dalam keterangannya, Senin (13/11/2023) Hadar Nafis Gumay menekankan perlunya Bawaslu menyelidiki dan menyatakan apakah KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan juga mengajukan tuntutan agar Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan terhadap DCT anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Tuntutan tersebut mencakup pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan dalam rangka menjaga keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dalam proses demokrasi.
Sementara itu, Bawaslu diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan.
Keputusan Bawaslu terkait laporan ini dianggap krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Kontroversi ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai bentuk kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
- Penulis: M Effendi
Saat ini belum ada komentar