Indo1.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa apabila seorang presiden di Republik Indonesia memanfaatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk kepentingan politik praktis, maka hal tersebut akan membahayakan negara.
Menurutnya, TNI dan Polri harus tetap tegak lurus kepada negara dengan berlandaskan Pancasila.
“Undang-Undang melarang TNI dan Polri melakukan politik partisan dan golongan. Makanya sebagai anak kolong yang makan beras negara, semua Generasi Muda FKPPI harus tegak lurus, sejalan dan sebangun dengan politik TNI dan Polri yang tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila,” tegas Ahmad Basarah dalam keterangannya pada Rabu (4/12/2024).
Basarah menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan TNI untuk bersikap profesional.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada acara Rapimsus dan Rakernas Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putera-Puteri TNI/Polri (FKPPI).
“Dalam Undang-Undang tentang TNI itu, khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, jelas dinyatakan anggota TNI harus menjadi tentara yang terlatih, terdidik, tidak berpolitik praktis, juga tidak berbisnis,” jelas Ahmad Basarah.
