Skandal Gugatan Capres-Cawapres, Almas Tsaqibbiru Belum Teken Dokumen, Waduh!

Indo1.id – Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK dalam putusan batas usia capres-cawapres mengungkap fakta mengejutkan.

Ternyata, dokumen perbaikan permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, pemohon perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, belum ditandatangani oleh dirinya maupun kuasa hukumnya.

Fakta ini diungkapkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik hakim MK, dalam sidang pemeriksaan yang digelar pada Kamis (2/11/2023).

PBHI mendapatkan dokumen tersebut langsung dari situs resmi MK dan memaparkannya di depan majelis.

“Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya,” kata Ketua PBHI, Julius Ibrani, Kamis, 2/11/2023.

Julius menambahkan, selama ini MK telah menjadi pionir sekaligus teladan dalam pemeriksaan persidangan yang begitu disiplin, termasuk dalam hal tertib administratif.

“Kami mendapatkan satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya,” ujar dia.

Dokumen perbaikan permohonan tersebut berisi permintaan Almas agar MK mengubah batasan usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau diukur berdasarkan pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Permintaan ini kemudian dikabulkan oleh MK dalam putusan kontroversial yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Putusan MK tersebut menuai kritik dan protes dari berbagai pihak, termasuk PBHI dan sejumlah akademisi hukum.

Mereka melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim MK, khususnya Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Jokowi.

Mereka menilai ada konflik kepentingan dan kebohongan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Sidang MKMK akan masih digelar. Dari enam hakim MK yang dilaporkan, empat di antaranya telah diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, Almas Tsaqibbiru sendiri belum memberikan tanggapan terkait fakta baru yang terungkap dalam sidang.