Sementara kita ketahui, KPU selama ini getol memperjuangkan larangan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri maju dalam Pilkada 2020. Saat rapat bersama Presiden Joko Widodo, KPU bahkan dengan tegas langsung mengusulkan larangan tersebut.
Meski tetap mengakomodasi eks koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau partai politik untuk mengutamakan bukan eks terpidana korupsi. Aturan itupun tertuang pada pasal 3A ayat 3 dan 4.
“(3) Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” bunyi pasal tersebut.
“(4) Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi,” selanjutnya.(tw/i1**)
