“Rp. 500 juta untuk setiap RW saya rasa terlalu sulit dilaksanakan, karena pengelola keuangan negara paling dasar adalah kelurahan. Kalau di Kabupaten kan ada kepala desa, jangan juga terlalu nafsu dalam menrrapkan program kampanye,” bebernya.
Sementara kata dia, penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 5 miliar per-kelurahan dia sebut program kampanye yang lebih cerdas.
Hal itu sambung dia, karena kelurahan merupakan instansi negara terendar yang berhak mengelola keuangan negara.
“Iya dong, jelas keluaraha lebih sah secara hukum. Karena disana kan ada pendampingan hukum, jadi lebih sah dimata hukum,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Relawan Merah Kota Depok, Julius Inggi Vistindo menyebut debat Paslon yang baru saja diselenggarakan INews TV kurang menarik. Dia melihat tidak adanya persaingan dalam debat yang dilakukan.
“Paslon Idris-Imam lebih unggul kemana-mana, saya melihatnya sangat tidak menarik,” kata Julius, sapaan akrabnya.
Julius menilai Idris-Imam jauh mengungguli Pradi-Afifah dalam segala aspek, mulai dari pertanyaan yang dilontarkan moderator, hingga program unggulan yang dikeluarkan.
Dalam penganatan Julius, Idris-Imam lebih taktis dalam menajawab pertanyaan, sedangkan Pradi-Afifah terkesa melebar kemana-mana dala menjawab tantangan.
“Bahkan ada beberapa statemen dari calon wakil wali kota nomor urut satu yang mungkin tidak dipahami itu menyerang pak Pradi, ya sangant disayangkan ya,” pungkas Julius.
