Indo1.id – Google mengancam akan menghentikan layanan pencariannya di Australia karena negara tersebut mewajibkan perusahaan untuk membayar royalti kepada penerbit berita.
Menurut laporan BBC pada hari Jumat (22/1), Australia telah memperkenalkan undang-undang yang penting untuk membuat Google, Facebook, dan perusahaan teknologi lainnya membayar outlet media untuk konten berita mereka.
Namun, perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat ini menentang undang-undang tersebut dan menganggapnya memberatkan serta merusak akses lokal terhadap layanan.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan bahwa anggota parlemen tidak akan menyerah pada “ancaman” tersebut.
Kode berita yang diusulkan akan mengikat Google dan Facebook untuk melakukan negosiasi dengan penerbit mengenai nilai konten berita. Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai terlebih dahulu, maka kode tersebut akan menjadi undang-undang.
Pada sidang Senat pada hari Jumat (22/1), Direktur Pelaksana Google Australia, Mel Silva, menyatakan bahwa undang-undang tersebut “tidak dapat diterapkan”.
“Jika versi kode ini dijadikan undang-undang, maka kami tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan penyediaan layanan Google Penelusuran di Australia,” ujarnya.
Morrison menyatakan bahwa pemerintahnya masih berkomitmen untuk meloloskan undang-undang tersebut melalui parlemen tahun ini. Saat ini, undang-undang tersebut mendapat dukungan politik yang luas.
“Saya ingin menjelaskan: Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat dilakukan di Australia. Ini dilakukan di parlemen kami,” ujarnya kepada wartawan pada hari Jumat.
“Kami sangat menyambut baik orang-orang yang ingin berkerja dengan aturan tersebut. Namun, kami tidak akan menanggapi ancaman.”
Beberapa anggota parlemen menggambarkan ultimatum yang diberikan oleh Google sebagai “pemerasan” dan “perusahaan besar yang menindas demokrasi”.
