Indo1.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem dan Menkominfo, Johnny G Plate, akan berdampak pada Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, termasuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Dedi mengungkapkan, “Koalisi perubahan pasti akan terdampak secara psikologis karena kasus korupsi ini bukan hanya tentang Johnny G Plate, tetapi juga melibatkan propaganda yang akan menghadapkan Nasdem pada rivalitas kampanye politik yang cukup sengit.”
Secara hukum, penetapan tersangka terhadap Johnny Plate merupakan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, dari segi politik, hal tersebut akan menjadi senjata bagi lawan politik Nasdem, Koalisi Perubahan, dan Anies.
Dedi juga mencermati respons Ketum Nasdem, Surya Paloh, terhadap penetapan tersangka Johnny Plate. Ia mengamati bahwa Nasdem akan menghormati proses hukum yang berjalan dan tetap berada di koalisi pemerintahan.
Menurut Dedi, “Pilihan terbaik adalah menerima konsekuensi perbedaan pendapat tanpa harus mengundurkan diri dari kabinet. Nasdem seharusnya tetap bertahan, karena hal itu dapat memperoleh simpati publik dengan anggapan mereka sebagai partai yang ditekan, sejalan dengan pernyataan Surya Paloh bahwa mereka akan menerima konsekuensi perombakan kabinet.”
Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny Plate langsung ditahan pada tanggal 17 Mei 2023.
Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Johnny Plate diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS sebagai pengguna anggaran dan menteri Kominfo.
Johnny Plate terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan langsung dibawa ke mobil tahanan setelah meninggalkan Gedung Kejagung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus BAKTI Kominfo ini mencapai Rp8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).
