Selain itu, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Gilbert juga menilai Anies tidak boleh membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia berdalih, pada masa Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta, jalan justru dipersempit dengan melebarkan trotoar.
βSeharusnya Anies sendiri tidak melontarkan pernyataan seperti itu karena yang dilakukan di Jakarta adalah penyempitan jalan dengan memperluas trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda. Kemacetan lalu lintas di Jakarta kini semakin parah akibat kebijakan penyempitan jalan yang sesat itu. Selain itu, Anies mengganti nama jalan dan membangun tugu bambu, sepeda, dan sepatu,” ujarnya.
Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu pun merasa aneh Anies Baswedan sampai saat ini belum meminta maaf karena salah membaca data. “Aneh melihat dia berbicara tentang bertukar pikiran ketika datanya sendiri salah, dan tidak ada permintaan maaf,” tambahnya.
Baca pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di halaman berikutnya.
Simak video ‘Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perbandingan Pembangunan Jalan Anies antara Jokowi dan SBY’:
PUPR Menyatakan Anies Salah Membaca Data BPS
Anies Baswedan mengkritisi pembangunan infrastruktur jalan pada masa kepemimpinan Jokowi dengan alasan kalah dengan pembangunan pada masa Presiden RI ke-6, SBY. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian menyatakan Anies salah mengartikan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Nah, bukan begitu. Data BPS itu kan perubahan status, bukan pembangunan jalan. Artinya, jumlah kilometer yang menjadi kewenangan jalan nasional bertambah dengan jumlah tertentu,” kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Mei 2020.
