“Kami akan mentaati peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, dalam melakukan impor atau mengganti kereta yang baru, tentunya akan ada konsekuensi seperti nilai investasi dan kewajiban layanan publik (PSO).
Saat ini kami sedang berdiskusi dengan semua pihak terkait,” ungkap Didiek.
Lebih lanjut, Didiek menjelaskan bahwa setelah koordinasi selesai dilakukan, termasuk dengan PT Industri Kereta Api (INKA), hasilnya akan disampaikan kembali kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
“Semua ini melalui proses koordinasi.
