Sudirman berpendapat bahwa semua ini bukan berdasarkan pertimbangan teknis dan profesional, melainkan dipengaruhi oleh perspektif politik.
Sudirman heran mengapa hanya JIS yang menjadi sorotan lembaga terkait.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyerahkan penilaian mengenai JIS kepada FIFA.
“Apakah karena JIS dibangun oleh Anies sehingga menjadi bahan permasalahan? Mengapa stadion-stadion lain tidak dipermasalahkan? Apakah JIS sangat bermasalah sehingga tidak pantas menjadi salah satu venue? Mari kita serahkan semua hal ini kepada para ahli,” ungkapnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menyebut bahwa JIS belum memenuhi standar FIFA, terutama terkait permasalahan rumput.
Sudirman, sebagai anggota Tim 8 KPP, meminta penilaian dilakukan secara objektif.
“Namun, akan lebih baik jika kompetensi dan otoritas menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, jika kita ingin menilai apakah JIS memenuhi standar FIFA atau tidak, penilaian sebaiknya dilakukan oleh FIFA itu sendiri, bukan oleh pejabat pemerintah,” kata Sudirman.
“Publik bertanya, mengapa pejabat negara mendengarkan pandangan dari kontraktor rumput? Bukankah hal ini mengindikasikan adanya benturan kepentingan, yang dapat berujung pada perilaku koruptif?” tegasnya.
Dengan demikian, Sudirman Said menyoroti wacana renovasi JIS oleh pemerintah pusat dan mempertanyakan alasan mengapa hanya JIS yang menjadi fokus perhatian lembaga terkait.
Ia mengusulkan agar penilaian terhadap JIS dilakukan secara objektif oleh FIFA dan menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam proses tersebut.
