Beberapa di antaranya adalah kegagalan Airlangga Hartarto dalam meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, rendahnya elektabilitas Airlangga untuk maju dalam Pilpres 2024, dan indikasi keterlibatan Airlangga dalam kasus hukum.
Di sisi lain, DPP Golkar menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menggelar munaslub karena kepemimpinan Airlangga masih berada pada jalur yang benar dan seluruh jajaran Partai Golkar terus berkonsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024.
DPP Golkar juga menilai bahwa Airlangga belum terlibat dalam kasus hukum, karena hanya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng.
DPD tingkat I juga memberikan dukungan yang solid terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.
