Indo1.id – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) cacat hukum dan berpotensi menimbulkan masalah ke depan.
Menurut Yusril, MK tidak bisa memutuskan persoalan syarat umur capres dan cawapres karena itu bukan merupakan isu konstitusi, melainkan open legal policy yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang.
Pada putusan perkara keempat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10), MK mengabulkan gugatan dengan menambahkan syarat umur capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.
Yusril mengatakan, hal itu bertentangan dengan tiga putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa syarat umur capres dan cawapres adalah open legal policy.
“Sebenarnya kami tahu ini adalah open legal policy DPR dan dalam tiga putusan MK yang dibacakan sebelumnya bahwa ini open legal policy,” kata Yusril usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10).
“Ini yang saya katakan bahwa masalah inkonsistensi dari MK sendiri,” tambahnya.
Yusril juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat curhat kepadanya terkait batas usia capres dan cawapres sebelum putusan MK rilis.
Yusril menyampaikan, Jokowi sempat bertanya alasan batas usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun, padahal sebelumnya pernah 35 tahun.
