75 Tahun Merdeka, Kemerdekaan Untuk Oligarki Dan Koruptor?

  • Bagikan
Syahrul Amin Nasution,Dosen Univ.PTIQ Jakarta.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi mendalam dalam sistem politik dan ekonomi. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi serta upaya untuk mengurangi kekuasaan oligarki menjadi langkah penting yang harus diambil. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

Transparansi dan partisipasi publik harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Pendidikan politik yang memadai bagi rakyat menjadi kunci untuk menciptakan kesadaran kolektif dan dorongan untuk perubahan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi dominasi elit dan mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih adil.

Baca Juga :  Rumitnya Hukum Di Indonesia 'Lepas Rambut Sehelai Terhitung Pidana'

Lebih dari itu, reformasi sistemik yang menyeluruh juga harus melibatkan perubahan budaya politik. Sikap permisif terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diubah menjadi budaya yang menekankan integritas dan akuntabilitas. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap kemerdekaan yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tidak berubah menjadi surga hanya bagi kaum oligarki dan para koruptor.

Baca Juga :  Gojek Pahlawan Pandemi Berjuang dan Berbagi di Tengah Badai Covid 19

Oleh : Syahrul Amin Nasution,

Penulis Merupakan Dosen Univ. PTIQ Jakarta.

  • Bagikan