Benny K Herman, anggota Fraksi Partai Demokrat, juga meragukan kemampuan satgas yang dibentuk oleh Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan TPPU untuk membongkar kasus impor emas Rp 189 triliun. Pasalnya, satgas akan melibatkan instansi-instansi yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut.
“Sumber masalah ini ada di kepabeanan dan perpajakan, mengapa mereka harus menjadi anggota satgas? Ini tidak masuk akal bagi saya,” tegas Benny.
Oleh karena itu, Benny berharap satgas diisi oleh figur atau institusi independen agar bisa bekerja secara profesional dan tidak mengalami konflik kepentingan.
