Indo1.id – Perbedaan data kembali muncul dari versi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, ia menyebut transaksi mencurigakan di Kemenkeu adalah Rp3,3 triliun, sedangkan Mahfud MD dalam keterangannya menyebut total transaksi mencurigakan dari 135 surat yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp35 triliun.
Dari transaksi mencurigakan Rp35 triliun tersebut, sebesar Rp22 triliun terkait dengan korporasi dan pegawai Kemenkeu yang suratnya diterima lembaganya. Barulah dari Rp22 triliun itu, Rp3,3 triliun di antaranya yang disampaikannya kepada Komisi XI.
“Ternyata dari Rp22 triliun, 13 surat, Rp3,3 triliun itu menyangkut pegawai Kemenkeu. Namun itu adalah persepsi publik dianggap korupsi, itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan di sini,” jelas Menteri Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III, Selasa (11/4/2023).
Sedangkan Rp13 triliun dan 64 surat PPATK sisanya, diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hal tersebutlah yang membuat data yang disampaikannya berbeda dengan Mahfud, karena ia tak mengetahui adanya surat yang disampaikan ke aparat penegak hukum.
