Selanjutnya, RUU tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo setelah melewati proses konsinyering tingkat pejabat eselon I untuk memastikan catatan-catatan teknis yang penting telah dibaca bersama.
KPK Tidak Ikut Menandatangani Draf RUU Perampasan Aset.
