Puan menganggap KTT ASEAN sebagai platform yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan PMI dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan manusia (TPPO). Terutama karena banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.
“Melalui dialog terbuka dengan parlemen dari seluruh Asia Tenggara, saya berharap akan ada kejelasan dari negara tujuan PMI sehingga polemik ini dapat dihentikan. Selama ini, pemerintah kesulitan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang menjadi korban,” ungkap Puan.
Isu perlindungan PMI dan TPPO, menurut Puan, harus menjadi perhatian internasional karena semakin marak. Korban PMI akibat kekerasan dan TPPO terus bertambah.
Baru-baru ini, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga menjadi korban tindakan kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya. Selain itu, 20 Warga Negara Indonesia menjadi korban TPPO di Myanmar karena ditawarkan pekerjaan palsu.
