Pernyataan Keras 8 Partai Ke MK Terkait Perubahan Sistem Pemilu Terbuka Jadi Tertutup

  • Bagikan
π‘ƒπ‘’π‘Ÿπ‘›π‘¦π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Žπ‘› πΎπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘  8 π‘ƒπ‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘–, πΎπ‘’π‘π‘Žπ‘‘π‘Ž 𝑀𝐾 π‘ˆπ‘π‘Žβ„Ž π‘ƒπ‘’π‘šπ‘–π‘™π‘’ π‘‡π‘’π‘Ÿπ‘π‘’π‘˜π‘Ž π½π‘Žπ‘‘π‘– π‘‡π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘’π‘‘π‘’π‘. (π·π‘œπ‘˜ π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘˜π‘ π‘– 𝑃𝐾𝑆 π‘“π‘œπ‘‘π‘œ)

Indo1.id – Delapan partai politik menyampaikan pernyataan tegas kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait rencana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau sistem pemilu yang hanya mencoblos partai politik.

Para fraksi tersebut mengklaim bahwa sebanyak 300.000 calon anggota legislatif dari 15 partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 akan kehilangan hak konstitusional mereka jika sistem pemilu berubah menjadi tertutup.

Baca Juga :  Megawati Soekarnoputri Ungkap Keprihatinan Terhadap Rekayasa Konstitusi di MK

Ketua Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, dalam konferensi pers bersama tujuh fraksi DPR lainnya kecuali PDIP, mengatakan bahwa setiap partai politik memiliki sekitar 20.000 calon anggota legislatif dari DPRD kabupaten/kota dan DPR RI.

Dengan adanya 15 partai politik, maka terdapat 300.000 calon anggota legislatif. Kahar menekankan bahwa mereka akan kehilangan hak konstitusional mereka jika sistem tertutup diterapkan.

Baca Juga :  Jokowi Jelas Berikan Dukungannya ke Ganjar Pranowo, Meski Hanya Lewat Simbol

Konferensi pers ini dihadiri oleh Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman; Waketum PAN, Yandri Susanto; Ketua Fraksi Nasdem, Roberth Rouw; Sekretaris Fraksi PKB, Fathan Subchi; Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia; Ketua Fraksi Demokrat, Edhy Baskoro alias Ibas; Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay; dan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Baca Juga :  MK Akan Segera Putuskan Sistem Pemilu, Begini Tanggapan Anggota DPR RI !

Kahar menekankan pentingnya MK mendengarkan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam sikap delapan fraksi di DPR. Menurutnya, mayoritas publik ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan