Namun, Jenderal Abdelaziz al-Hilu, pemimpin gerakan pemberontak Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-N), menolak kudeta tersebut dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin negara alternatif dengan dukungan Sudanese Armed Forces (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdelrahim Hamdan.
Kedua kubu militer ini kemudian terlibat dalam pertempuran sengit di berbagai wilayah Sudan, termasuk Darfur.
Di sana, RSF dan milisi Arab bersekutu dengan kubu al-Burhan, sementara SAF dan kelompok etnis non-Arab bersekutu dengan kubu al-Hilu.
Konflik ini mengancam proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Sudan sejak penggulingan diktator Omar al-Bashir pada 2019.
Al-Bashir sendiri telah dituntut oleh ICC atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang terkait dengan perang Darfur pada 2003-2008.
HRW mendesak ICC untuk menyelidiki kejahatan perang yang terjadi di Darfur dan menuntut pertanggungjawaban para pelakunya, termasuk para pemimpin RSF dan milisi Arab.
HRW juga mendesak mitra internasional dan regional Sudan untuk memberlakukan sanksi terhadap para pelaku kekerasan dan mendukung upaya perdamaian dan perlindungan warga sipil di Sudan.
“Sejak konflik di Sudan meletus pada April, beberapa kekejaman terburuk terjadi di Darfur Barat,” kata Jean-Baptiste Gallopin, peneliti senior krisis dan konflik di HRW.
“Kisah-kisah para korban selamat dari serangan-serangan terbaru di Darfur Barat mengingatkan pada kengerian, kehancuran, dan putus asa Darfur 20 tahun lalu,” katanya.
