Jakarta telah memiliki sistem pengawasan yang baik, sehingga cenderung lebih mudah untuk diidentifikasi.
“Ia menyatakan bahwa ini mengindikasikan potensi masuknya dana hasil tindak pidana ke dalam biaya politik.
Dalam tugas dan tanggung jawab PPATK, penting untuk memahami sejauh mana uang dari tindak pidana ini masuk ke dalam sistem politik dan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang,” jelasnya.
Ivan menjelaskan bahwa PPATK menemukan adanya lonjakan transaksi terkait pemilu terjadi pada periode masa tenang, yakni satu hingga tiga hari sebelum pemungutan suara.
