PPATK Blokir 256 Rekening Pemimpin Ponpes Al Zaytun Terkait Dugaan Pencucian Uang
- account_circle M Effendi
- calendar_month Jumat, 7 Jul 2023
- print Cetak
PPATK Blokir 256 Rekening Pemimpin Ponpes Al Zaytun Terkait Dugaan Pencucian Uang. (Foto: Instagram @sekitarbandungcom)
Indo1.id – PPATK telah memblokir 256 rekening yang diduga dimiliki oleh Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Dalam penelitiannya, PPATK menemukan bahwa rekening tersebut terdaftar dengan enam nama yang berbeda.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengonfirmasi pemblokiran ini pada Kamis (6/7/2023).
Ia menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses analisis yang dilakukan oleh PPATK terhadap dugaan aktivitas keuangan yang mencurigakan.
Namun, Ivan belum memberikan rincian hasil analisis PPATK saat ini, karena proses tersebut masih berlangsung dan terus berkembang.
Meskipun demikian, Ivan menyebutkan bahwa nilai transaksi yang terdapat dalam rekening-rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang sangat besar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan temuan 256 rekening yang terkait dengan Panji Gumilang.
Selain itu, Mahfud juga menyebutkan adanya 33 rekening atas nama Ponpes Al Zaytun.
“Dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289.
Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi), apakah ada pencucian uang atau tidak,” ujar Mahfud dalam sebuah seminar tentang keamanan laut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7/2023).
Panji Gumilang, sebagai pemimpin Ponpes Al Zaytun, telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama.
Selain itu, Bareskrim juga menemukan dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Panji.
Kedua kasus tersebut telah digabungkan dalam satu berkas perkara dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan.
Panji Gumilang dijerat dengan dua pasal, yakni Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penistaan agama, serta sebagai subsider Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Penulis: M Effendi
Saat ini belum ada komentar