- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Dirjen Kemendag Jadi Tersangka, Penyebab Langkanya Minyak Goreng

  • Bagikan
Dirjen Kemendag Jadi Tersangka, Penyebab Langkanya Minyak Goreng

indo1.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO (minyak goreng).

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan petinggi di tiga perusahaan minyak goreng.

“Para tersangka dilakukan penahanan, IWW dan masing-masing tersangka lainnya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung”. Ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers dikutip dari channel YouTube Miftah’s TV, Selasa (19/04/2022).

Burhanuddin menyebutkan perbuatan tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara.

“Perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat”, ucap Burhanuddin dalam konferensi persnya depan halaman Kantor, Jakarta Selatan.

Selain itu juga para tersangka telah Melanggar Peraturan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 junct Nomor 170 Tahun 2022, tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf B, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut :

Adanya kesepakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor.
Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu :
a) Mendistribusikan CPO atau RBD palm olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO).
b) Tidak mendistribusikan CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO (20% dari total ekspor).

Sumber : Youtube Channel MiftahTV

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.