“Jangan karena alasan kapasitas, kemudian mengendurkan pengawasan yang bisa berujung pada petaka, khususnya di angkutan penyeberangan perintis,” tegas YLKI.
YLKI menilai upaya mengatasi kemacetan di jalan tol, dari sisi infrastruktur sudah bagus. Tetapi tampaknya pemerintah dan Polri belum punya manajemen dan planning yang pasti.
“Terbukti, untuk menerapkan kebijakan satu arah atau one way traffic dan contra flow saja masih menggunakan jurus ‘situasional’. Seharusnya kebijakan tersebut sudah ditetapkan sejak awal dengan jadwal yang jelas, dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dengan cara begini, masyarakat diharapkan bisa mengatur perjalanan mudiknya, kapan harus mudik, atau harus balik, dan seterusnya,” papar Tulus Abadi.
Tidak hanya itu, kebijakan mudik gratis seharusnya difokuskan pada upaya mengurangi penggunaan sepeda motor. Sebab penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran makin masif.
“Padahal dari sisi safety, sepeda motor adalah tidak layak untuk perjalanan mudik karena tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor,” ungkap Tulus Abadi.
