Indo1.id – Julius Ibrani, Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung setelah kritik dari seorang tiktoker dengan akun @awbimaxreborn atau Bima Yudho Saputro terhadap infrastruktur daerah tersebut.
Ibrani menyebut bahwa pemerintah Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK, bahkan pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo.
“Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi,” ujar Ibrani kepada Kompas. com pada Senin (17/4/2023).
Ibrani juga menambahkan bahwa KPK harus curiga terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk perbaikan jalan raya di Lampung. Pasalnya, jalan raya yang diperbaiki cepat rusak dan tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Menurutnya, korupsi dengan modus infrastruktur ini sudah menjadi hal lumrah dan harus segera diselidiki oleh KPK.
