Jokowi mengatakan, hal ini terjadi karena jumlah subsidi pupuk yang dialokasikan oleh pemerintah saat ini bersumber dari data sensus pertanian sepuluh tahun yang lalu, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan petani di masa sekarang.
“Kita menetapkan subsidi pupuk, katakanlah 9 juta ton, itu didasarkan pada data yang kita punya. Tapi di lapangan, banyak petani yang berkata, ‘Pak, pupuknya tidak ada’. Mungkin suplainya kurang, distribusinya tidak benar. Tetapi jika datanya akurat, maka mudah saja ‘oh ya, bukan 9 juta ton tetapi 13 juta ton, sebagai contoh’,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara peluncuran sensus pertanian 2023 yang disiarkan secara daring, Senin (15/5/2023).
Jokowi menyesalkan bahwa data sensus pertanian tidak diperbarui secara teratur. Menurutnya, seharusnya sensus pertanian dilakukan setidaknya setiap lima tahun agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat.
