Indo1.id – Said Abdullah Ketua DPP PDIP, menegaskan bahwa PDIP tidak berniat merusak Koalisi Perubahan dengan menyebut nama AHY sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo.
Said mengatakan, “Politik kami didasarkan pada etika dan moral. Jadi, ketika kami menyebutkan AHY sebagai salah satunya, kami serius dan tidak main-main.” Pernyataan ini disampaikan oleh Said dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Juni 2023.
Menurut Said, PDIP telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyebutkan calon wakil presiden yang potensial untuk Ganjar Pranowo. Dia menjelaskan bahwa AHY disebutkan karena elektabilitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat semakin meningkat.
“Yang satu adalah Pak AHY sebagai ketua umum, yang satu lagi adalah partainya dengan elektabilitas yang semakin naik. Itu adalah pertimbangan yang kami miliki,” tegas Said.
Selain itu, Said menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi PDIP atau partai lain, termasuk partai dalam koalisi, untuk mencari calon wakil presiden yang sesuai. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing partai.
“Setiap partai politik berhak mencari calon wakil presiden dan tidak ada larangan. Jika Pak Anies ingin mencari calon wakil presiden, kami tidak akan menghalanginya. Bahkan jika Mas Anies ingin menyebutkan Mbak Puan, itu juga diperbolehkan. Sama halnya dengan Bapak Prabowo, dia dapat mencari calon wakil presiden siapapun yang diinginkan, karena hal tersebut masih berada dalam batas kewenangan, otonomi, dan kedaulatan partai masing-masing,” tambah Said.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, telah menyebutkan nama AHY sebagai salah satu calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. AHY telah memberikan respons dan mengapresiasi usulan tersebut dari PDIP.
“Saya menghormati, seperti halnya saya menghormati siapapun yang menyampaikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan semacam itu,” ujar AHY pada Rabu, 7 Juni 2023.
Namun, AHY tetap menekankan bahwa Partai Demokrat akan tetap menjunjung tinggi etika politik dan tetap berada dalam Koalisi Perubahan. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai calon wakil presiden 2024 kepada Anies Baswedan.
