Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
Selain itu, Jokowi juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp493,5 triliun untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting.
Anggaran ini akan dialokasikan untuk program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dalam pidatonya, Jokowi juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah akan fokus pada lima agenda utama, yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial.
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.
4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam.
5. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Jokowi berharap bahwa dengan desain APBN 2024 yang responsif dan progresif ini, Indonesia dapat bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan melaju menuju Indonesia Maju.
