“Kita harus memisahkan antara media sosial dan media ekonomi. Media sosial itu boleh untuk promosi dan iklan, tetapi tidak boleh untuk transaksi langsung. Media ekonomi itu harus memiliki izin usaha dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tidak mau ada praktik monopoli, dumping, atau predatory pricing yang merusak pasar kita,” kata Jokowi Rabu, 27-9-2023.
Dengan adanya larangan ini, apakah berarti positif untuk pasar tradisional?
Menurut beberapa pedagang pasar tradisional, larangan ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan usaha mereka dari ancaman TikTok Shop.
Mereka berharap agar pemerintah juga memberikan bantuan dan insentif lainnya untuk meningkatkan daya saing dan daya beli pasar tradisional.
“Kami sangat senang dengan larangan ini. Kami merasa tertekan dengan adanya TikTok Shop yang menjual barang-barang dengan harga sangat murah. Kami tidak bisa menurunkan harga karena kami harus membayar sewa lapak, listrik, air, dan lain-lain. Kami juga tidak bisa meningkatkan kualitas karena kami tergantung pada pasokan dari produsen lokal,” kata Siti, seorang pedagang baju di Pasar Tanah Abang.
“Kami berharap dengan larangan ini, pembeli akan kembali ke pasar tradisional. Kami juga berharap pemerintah memberikan bantuan seperti modal usaha, bimbingan manajemen, fasilitas parkir, sanitasi, dan keamanan. Kami juga berharap pemerintah memberantas barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa bayar pajak,” kata Agus, seorang pedagang sayur di Pasar Kramat Jati.
Namun, tidak semua pedagang pasar tradisional setuju dengan larangan ini. Beberapa pedagang mengatakan bahwa larangan ini tidak akan berpengaruh banyak pada usaha mereka karena faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan permintaan pasar.
Mereka menilai bahwa sepinya pasar tradisional disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat, perubahan gaya hidup konsumen, dan kurangnya inovasi pasar tradisional.
