Indo1.id – Julius Ibrani, Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Pemerintah Provinsi Lampung setelah kritik dari seorang tiktoker dengan akun @awbimaxreborn atau Bima Yudho Saputro terhadap infrastruktur daerah tersebut.
Ibrani menyebut bahwa pemerintah Lampung bukan kali pertama berurusan dengan KPK, bahkan pimpinan daerah di Lampung sudah lima kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo.
“Kita tahu Lampung pernah diperiksa oleh KPK akibat dugaan korupsi dan sepertinya tidak mengubah situasi,” ujar Ibrani kepada Kompas. com pada Senin (17/4/2023).
