Ia menekankan bahwa penyampaian LHKPN harus dianggap sebagai kewajiban dan bentuk transparansi dari pejabat negara kepada masyarakat luas.
“Kami juga berharap bahwa pimpinan atau atasan yang bersangkutan dapat memberikan teguran, bahkan mencopot mereka dari jabatannya jika diperlukan, sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN,” ujar Alex.
Dalam upaya memberantas korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, KPK terus berkomitmen untuk meningkatkan pemantauan terhadap kekayaan para pejabat negara.
Diharapkan langkah ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara.
